FALA, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Halsel mendapat perhatian khusus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Kantor Imigrasi yang digelar di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (19/5/2026).
Forum strategis tersebut dihadiri para kepala daerah, kepala dinas, kepala kantor wilayah, hingga perwakilan kementerian dari berbagai daerah di Indonesia. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, hanya Kabupaten Halmahera Selatan yang dinilai paling siap dalam mendorong pembentukan layanan keimigrasian permanen di daerah.
Penilaian itu muncul setelah pemaparan dan presentasi yang disampaikan Kepala Disnakertrans Halsel, Dr. Daud Djubedi, SH., LL.M., mendapat respon positif dari pemerintah pusat.
Dalam Rakor tersebut, Asisten Deputi Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, SH., MH., secara langsung memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Bahkan, pemerintah pusat meminta agar Halsel tidak lagi mengusulkan pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), melainkan langsung diarahkan menuju pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III.
“Untuk Halmahera Selatan tidak perlu lagi membangun UKK. Segera dorong pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III,” tegas Herdaus dalam forum Rakor nasional tersebut.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa kesiapan Halmahera Selatan dinilai lebih maju dibanding sejumlah daerah lain yang juga mengikuti forum percepatan layanan keimigrasian tersebut.
Kepala Disnakertrans Halsel, Dr. Daud Djubedi, SH., LL.M., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan atas dukungan penuh yang diberikan kepada Disnakertrans sehingga Halsel dapat terlibat langsung dalam Rakor strategis tingkat nasional itu.
Menurut Daud, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembentukan Kantor Imigrasi di Halsel, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Ini bukan hanya soal gedung atau lembaga, tetapi bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Halsel agar lebih cepat, mudah, dan efisien,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, dari sejumlah daerah yang mengikuti Rakor, Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Sementara beberapa daerah lain masih diminta melakukan evaluasi lanjutan meski telah mengikuti forum yang sama.
Ketertarikan pemerintah pusat terhadap kesiapan Halsel dinilai tidak lepas dari konsep, kesiapan daerah, dukungan pemerintah kabupaten, hingga potensi strategis wilayah Halmahera Selatan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Maluku Utara.
Rakor nasional tersebut pun menjadi momentum penting bagi Halsel. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka Halmahera Selatan berpeluang besar segera memiliki Kantor Imigrasi Kelas III sebagai pusat pelayanan keimigrasian resmi yang akan melayani kebutuhan masyarakat secara langsung di wilayah tersebut.
